SIPSS (Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana)

TUJUAN PENDIDIKAN

Menghasilkan Inspektur Polisi yang memiliki sikap, perilaku, pengetahuan dan keterampilan sebagai penyelia terdepan (first line supervisor) yang bermoral, profesional dan modern dalam rangka melaksanakan tugas umum Kepolisian selaku pemelihara kamtibmas, penegak hukum pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

PROFIL LULUSAN

Inspektur Polisi Dua yang memiliki kualifikasi sebagai :

1. Supervisor dalam pelaksanaan Tugas Umum Kepolisian;
2. Perencana dan pengelola sumber daya yang berada dibawah tanggung jawabnya;
3. Analisis masalah-masalah harkamtibmas dan penegakan hukum tingkat lokal.

KOMPETENSI LULUSAN

1. kompetensi Umum
   1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2. memiliki sikap mental dan perilaku insan Bhayangkara sesuai dengan Etika Profesi dan jati diri Polri, yang berkepribadian (ramah, optimis, inisiatif, tertib, disiplin, akurat dan tegas) menuju pada Polisi simpatik;
   3. memiliki wawasan kebangsaan;
   4. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
   5. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat atau temuan original orang lain;
2. kompetensi Utama
   1. mampu mengaplikasikan IPS (Inter Personal Skill), Leadership, pemecahan masalah (Problem Solving) serta komunikasi sosial secara efektif;
   2. mampu mengaplikasikan manajemen operasional fungsi teknis Sabhara   yang   meliputi   kegiatan    pengaturan,   penjagaan, pengawalan serta patroli terhadap kegiatan masyarakat/kegiatan pemerintah, pengamanan TKP, pengamanan dan pengendalian unjuk rasa, negosiasi serta pengamanan objek vital;
   3. mampu mengaplikasikan manajemen operasional fungsi teknis lalu lintas meliputi penegakan hukum, rekayasa Lantas, registrasi dan identifikasi,  pendidikan masyarakat, dan pengaturan Lantas untuk mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran (Kamseltibcar) lantas;
   4. mampu mengaplikasikan manajemen operasional fungsi teknis intelijen kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen serta pembentukan jaringan intelijen, penguasaan aspek SARA,  administrasi Intelijen, penggunaan dan pemanfaatan teknologi Intelijen;
   5. mampu mengaplikasikan manajemen operasional fungsi teknis Reserse meliputi kegiatan penanganan tempat kejadian perkara, penyidikan, penindakan, pemeriksaan, pemberkasan perkara, penerimaan dan penyimpanan barang bukti, perlindungan keselamatan saksi, korban dan tersangka;
   6. mampu mengaplikasikan manajemen operasional fungsi teknis Binmas meliputi kegiatan penyuluhan dan pendekatan kemitraan terhadap komponen masyarakat guna menumbuhkan rasa aman serta meningkatkan kesadaran dalam rangka menjaga keamanan di lingkungannya dengan pendekatan Polmas;
   7. mampu mengaplikasikan manajemen pembinaan meliputi SDM, keuangan, Logistik dan Perencanaan;
   8. menguasai pengetahuan secara umum tentang ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan Kamtibmas, Penegakan Hukum, Perlindungan, Pengayoman dan pelayanan masyarakat;
   9. menguasai pengetahuan secara umum tentang prinsip-prinsip dasar HAM, Polmas, Negosiasi, dalam pelaksanaan tugas Kepolisian;
   10. memiliki pengetahuan Identifikasi, Labfor dan Dokpol;
   11. mampu mengaplikasikan kemampuan beladiri Polri Tarung Derajat dan menembak;
   12. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data sesuai dengan lingkup tugas dan  tanggung jawabnya;
   13. bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri dan bertanggung jawab atas kinerja anggotanya.
3. Kompetensi Khusus
1. mampu mengaplikasikan kemampuan SAR dan penanggulangan bencana;
2. mampu mengaplikasikan pelayanan prima sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya;
3. mampu  mengaplikasikan  teknologi  Informasi  dalam  pembelajaran  (E-learning dan E-library);
4. memiliki pengetahuan dasar tentang PPA dan ABH serta Penanggulangan Terorisme;
5. memiliki pengetahuan dasar tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (Perkap 1 Tahun 2009);
6. memiliki pengetahuan dasar tentang Standar Sistem Manajemen Keadaan Darurat (SSMKD);
7. mampu mengaplikasikan peralatan komlek Polri.

BRIMOB

Korps Brigade Mobil atau sering disingkat Brimob adalah unit (Korps) tertua di dalam Kepolisian Republik Indonesia (Polri) karena mengawali pembentukan kepolisian Indonesia pada tahun 1945. Korps ini dikenal sebagai Korps Baret Biru Tua.

Brimob termasuk satuan elit (pasukan khusus) dalam jajaran kesatuan POLRI. Brimob tergolong sebagai sebuah unit paramiliter negara ditinjau dari tanggung jawab dan ruang lingkup tugas pokoknya.

Sejarah

Brimob pertama-tama terbentuk dengan nama Tokubetsu Keisatsutai atau Pasukan Polisi Istimewa. Kesatuan ini pada mulanya diberikan tugas untuk melucuti senjata tentara Jepang, melindungi kepala negara, dan mempertahankan ibukota. Brimob turut berjuang dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Di bawah pimpinan Inspektur Polisi I Mohammad Yasin, Pasukan Polisi Istimewa ini memelopori pecahnya pertempuran 10 November 1945 melawan Tentara Sekutu brimob merupakan kesatuan paling pertama di Indonesia, pada masa penjajahan Jepang Brimob dikenal dengan sebutan Tokubetsu Keisatsutai. Pasukan ini yang pertama kali mendapat penghargaan dari Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno yaitu Sakanti YanoUtama

Beralih menjadi Mobrig

Pada 14 November 1946 Perdana Menteri Sutan Sjahrir membentuk Mobile Brigade (Mobrig) sebagai ganti Pasukan Polisi Istimewa. Tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi Korps Baret Biru. Pembentukan Mobrig ini dimaksudkan Sjahrir sebagai perangkat politik untuk menghadapi tekanan politik dari tentara dan sebagai pelindung terhadap kudeta yang melibatkan satuan-satuan militer. Di kemudian hari korps ini menjadi rebutan antara pihak polisi dan militer.

Menghadapi gerakan separatis

Pada 1 Agustus 1947, Mobrig dijadikan satuan militer. Dalam kapasitasnya ini, Mobrig terlibat dalam menghadapi berbagai gejolak di dalam negeri. Pada tahun 1948, di bawah pimpinan Moehammad Jasin dan Inspektur Polisi II Imam Bachri bersama pasukan TNI berhasil menumpas pelaku Peristiwa Madiun di Madiun dan Blitar Selatan dalam Operasi Trisula. Mobrig juga dikerahkan dalam menghadapi gerakan separatis DI/TII di Jawa Barat yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo dan di Sulawesi Selatan dan Aceh yang dipimpin oleh Kahar Muzakar dan Daud Beureueh. Pada awal tahun 1950 pasukan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang dipimpin Kapten Raymond Westerling menyerbu kota Bandung. Untuk menghadapinya, empat kompi Mobrig dikirim untuk menumpasnya.

Mobrig bersama pasukan TNI juga dikerahkan pada April 1950 ketika Andi Azis beserta pengikutnya dinyatakan sebagai pemberontak di Sulawesi Selatan. Kemudian ketika Dr. Soumokil memproklamirkan berdirinya RMS pada 23 April 1950, kompi-kompi tempur Mobrig kembali ditugasi menumpasnya.

Pada tahun 1953, Mobrig juga dikerahkan di Kalimantan Selatan untuk memadamkan pemberontakan rakyat yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ketika Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) diumumkan pada 15 Februari 1958 dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai tokohnya, pemerintah pusat menggelar Operasi Tegas, Operasi Saptamarga dan Operasi 17 Agustus dengan mengerahkan Mobrig dan melalui pasukan-pasukan tempurnya yang lain. Batalyon Mobrig bersama pasukan-pasukan TNI berhasil mengatasi gerakan koreksi PRRI di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Timur, Riau dan Bengkulu.

Dalam Operasi Mena pada 11 Maret 1958 beberapa kompi tempur Mobrig melakukan serangan ke kubu-kubu pertahanan Permesta di Sulawesi Tengah dan Maluku.

Berganti nama menjadi Brimob

Brimob - Unit Penyergap Bermotor

Pada 14 November 1961 bersamaan dengan diterimanya Pataka Nugraha Sakanti Yana Utama, satuan Mobrig berubah menjadi Korps Brigade Mobil (Korps Brimob).

Brimob pernah terlibat dalam beberapa peristiwa penting seperti Konfrontasi dengan Malaysia tahun 1963 dan aneksasi Timor Timur tahun 1975. Brimob sampai sekarang ini kira-kira berkekuatan 30.000 personel, ditempatkan di bawah kewenangan Kepolisian Daerah masing-masing provinsi.

Pada tahun 1981 Brimob membentuk sub unit baru yang disebut unit Penjinak Bahan Peledak (Jihandak).

Semenjak tahun 1992 Brimob pada dasarnya adalah organisasi militer para yang dilatih dan diorganisasikan dalam kesatuan-kesatuan militer. Brimob memiliki kekuatan sekitar 12.000 personel. Brigade ini fungsi utamanya adalah sebagai korps elite untuk menanggulangi situasi darurat, yakni membantu tugas kepolisian kewilayahan dan menangani kejahatan dengan tingkat intensitas tinggi yang menggunakan senjata api dan bahan peledak dalam operasi yang membutuhkan aksi yang cepat. Mereka diterjunkan dalam operasi pertahanan dan keamanan domestik, dan telah dilengkapi dengan perlengkapan anti huru-hara khusus. Mereka telah dilatih khusus untuk menangani demonstrasi massa. Semenjak huru-hara yang terjadi pada bulan Mei 1998, Pasukan Anti Huru-Hara (PHH) kini telah menerima latihan anti huru-hara khusus.Dan terus menerus melakukan pembaharuan dalam bidang materi pelaksanaan Pasukan Huru-Hara(PHH).

Beberapa elemen dari Brimob juga telah dilatih untuk melakukan operasi lintas udara. Dan juga sekarang sudah melakukan pelatihan SAR(Search And Rescue)

Pelopor

Keuntungan utama membentuk pasukan khusus pada masa konflik adalah pasukan bisa langsung diuji coba di medan pertempuran sebenarnya. Pasukan Brimob Rangers ini menjalani test mission di kawasan Cibeber, Ciawi dan Cikatomas perbatasan Tasikmalaya-Garut Jawa Barat pada tahun 1959. Dalam penugasan ini mereka sering menghadapi penghadangan oleh gerombolan DI/TII dalam jumlah besar. Teknik bertempur anti gerilya teruji dalam test mission ini. Namun demikian, dalam test mission ini akhirnya ada juga anggota Rangers yang tidak siap mental dalam bertempur dan mereka akhirnya harus keluar dari pasukan.

Penugasan resmi operasi militer Brimob Rangers adalah dalam Gerakan Operasi Militer IV di kawasan Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Dalam GOM IV ini pasukan Brimob Rangers menjadi bagian dari Batalyon Infanteri Bangka-Belitung pimpinan Letkol (Inf) Dani Effendi. Penugasan ke Sumatera ini dalam supervisi langsung dari Letjen Ahmad Yani. Pasukan Rangers mempunyai tugas khusus menangkap sisa-sisa pasukan PRRI yang masih bergerilya di hutan Sumatera pimpinan Mayor Malik.

Pasukan Brimob Rangers ini kemudian mengalami perubahan nama menjadi Pelopor pada tahun 1961 pada masa Kapolri Soekarno Djoyonegoro. Hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Soekarno yang menghendaki nama Indonesia bagi satuan-satuan TNI/Polri. Pada masa ini pula, Rangers/Pelopor menerima senjata yang menjadi trade mark mereka yaitu AR-15. Penugasan selanjutnya dari pasukan ini adalah menyusup ke Irian Barat/Papua dalam rangka menjadi bagian dari Komando Trikora. Pasukan ini berhasil mendarat di Fak-fak pada bulan Mei 1962 dan terlibat dalam pertempuran dengan Angkatan Darat Belanda. Pasukan ini juga terlibat dalam konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Pada masa ini pasukan Brimob-Rangers Indonesia berhadapan dengan unit elite SAS dari Inggris.

Pada tahun 1972 pasukan ini secara resmi dibubarkan karena perubahan kebijakan politik pemerintah waktu itu nama pasukan ini pada waktu itu adalah Resimen Pelopor (Menpor) dengan markas di Kelapa Dua Cimanggis. Pada saat persiapan Operasi Seroja tahun 1975, pasukan ini dimobilisasi dan dimasukkan dalam pasukan khusus Detasemen Khusus Alap-alap. Namun, karena sebagian besar anggota Menpor yang masuk dalam Densus Alap-alap sudah bertugas sebagai polisi umum dan tidak pernah lagi berlatih sebagai pasukan komando, maka insting pasukan komando mereka jauh berkurang. Akibatnya banyak anggota Menpor yang gugur dalam pertempuran di Timor-Timur saat Operasi Seroja. Sayangnya pada masa inilah pasukan ini dikenang, sehingga kejayaan mereka saat menumpas DI/TII dan PRRI-Permesta, serta penyusupan ke Papua dan Malaysia seolah hilang sama sekali. Oleh karena itu, Brimob Ranger/Resimen Pelopor seolah terlupakan dari sejarah militer Indonesia. Padahal salah satu mantan Komandan Resimen Pelopor adalah Kapolri yang populer yaitu almarhum Jenderal (Pol) Anton Soedjarwo.

Gegana

Personel Gegana Brimob bersenapan serbu Steyr AUG dalam latih tempur CQB.

Gegana adalah bagian dari Kepolisian Indonesia (Polri). Pasukan ini mulai ada sejak tahun 1976, meski ketika itu baru berupa detasemen. Baru pada tahun 1995, dengan adanya pengembangan validasi Brimob bahwa kesatuan ini harus memiliki resimen, Detasemen Gegana lalu ditingkatkan menjadi satu resimen tersendiri, yakni Resimen II Brimob yang sekarang berubah nama Sat I Gegana(2003). Tugas utama Gegana ada tiga: mengatasi teror, SAR dan jihandak (penjinakan bahan peledak).

Secara umum, hampir semua anggota Gegana mampu melaksanakan ketiga tugas utama tersebut. Namun, kemampuan khusus yang lebih tinggi hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Gegana tidak memiliki Batalyon atau pun Kompi. Kesatuan yang lebih kecil dari resimen adalah detasemen. Setelah itu subden dan yang paling kecil adalah unit. Satu unit biasanya terdiri dari 10 orang. Satu subden 40 orang, dan satu detasemen beranggotakan 280-an orang.

Satu operasi biasanya dilakukan oleh satu unit. Karena itu, dari sepuluh personel dalam satu unit tersebut, harus ada enam orang yang memiliki kemampuan khusus. Masing-masing: dua orang memiliki kemampuan khusus yang lebih tinggi di bidang jihandak, dua orang di bidang SAR dan dua lagi ahli teror. Kedua orang itu disebut operator satu dan operator dua. Yang lainnya mendukung.

Misalnya untuk teror: operatornya harus memiliki keahlian menembak jitu, harus memiliki kemampuan negosiasi, ahli dalam penggebrekan dan penangkapan. Namun semuanya tidak untuk mematikan. Sebab setiap operasi Gegana pertama-tama adalah berusaha untuk menangkap tersangka dan menyeretnya ke pengadilan. Kecuali dalam keadaan terpaksa, yang mengancam jiwa orang yang diteror, barulah terpaksa ada penembakan. Sementara untuk SAR, dituntut memiliki kemampuan dasar seperti menyelam, repling, jumping, menembak, juga P3K.

Demikian pula, operator jihandak harus memiliki keahlian khusus di bidangnya. Setiap anggota Gegana secara umum memang sudah diperkenalkan terhadap bom. Ada prosedur-prosedur tertentu yang berbeda untuk menangani setiap jenis bom, termasuk waktu yang dibutuhkan. Kepada anggota Gegana jenis-jenis bom tersebut dan cara-cara menjinakkannya, termasuk risiko-risikonya, sudah dijelaskan.

Gegana baru punya tiga kendaraan taktis EOD (explosive ordinance disposal) yang sudah lengkap dengan alat peralatan. Selain di Gegana, kendaraan EOD masing-masing satu unit ada di Polda Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jadi se-Indonesia baru ada enam unit.

Gegana juga bekerjasama dengan pihak luar seperti Amerika Serikat dalam bidang anti terror. Dapat dilihat di periode 2003-2008, teknik dan takti dari Densus-88 semakin mirip dengan teknik dan taktik FBI HRT (Hostage rescue team) Selain itu peralatan yg digunakan oleh Densus-88 juga sama dengan pasukan FBI. Contoh peralatan yang sama adalah senapan serbu AR-15 dengan M-68 sight optik dan kolapsible stock (tipe CQB) Ladder entry teknik, kevlar helmet dll. Sampai saat ini Densus-88 berkonsentrasi untuk pengejaran dan penangkapan terroris yang relatif berkemampuan tempur rendah, sementara pertempuran spesial seperti Pembajakan pesawat dan pembebasan presiden dari penyanderaan masih ditangani oleh unsur TNI. Adapun topik pemberantasan teroris di Indonesia telah menjadi salah satu topik pembicaraan hangat di Trunojoyo III dan Cilangkap mengenai pembagian tugas di dalam pelaksanaan counter terror. POLRI memang telah mendapatkan mandat UU untuk memerangin teror di dalam negeri, tetapi para banyak kalangan merasa POLRI belum dapat beroperasi secara independent untuk memerangi teroris tanpa bantuan unsur luar sehingga para pengamat merasa sangat lebih baik bila POLRI berkerjasama dengan TNI daripada dengan pihak luar.

SIAK AKPOL

SIAK AKPOL

Akpol Luncurkan SIAK untuk Awasi dan Kontrol Taruna

Akademi Kepolisian (Akpol) terus berbenah untuk memperbaiki kualitas dan perlengkapannya.

Yang terbaru adalah peresmian Sistem Informasi Akademi Kepolisian (SIAK) dan flat taruna serta taruni yang diresmikan Selasa (11/3).

"SIAK menelan dana Rp 27 miliar. Kita maksudkan supaya pembelajaran di Akpol bisa efektif dan efisien. Harapannya seluruh taruna juga paham mengapa kita membangun SIAK sampai mahal-mahal begini," kata Kapolri Jenderal Sutarman di Akpol Semarang Selasa (11/3).

Menurut jenderal bintang empat ini, SIAK yang juga terhubung dengan real time kamera yang diletakan di sejumlah titik di dalam Akpol juga berfungsi untuk melakukan pengawasan bagi para siswa didik.

"Tidak boleh lagi ada kekerasan di Akpol. Masyarakat juga bisa mengakses untuk mengetahui isi Akpol. Kita terbuka saja. Tapi tentu ada yang bersifat rahasia," sambungnya.

Kalau perlu, masih kata Sutarman, nantinya sistem ini juga akan terhubung pada alat komunikasi milik siswa didik yang sedang pesiar atau cuti.

"Jadi nanti para siswa (kalau pesiar) diberikan HP yang bisa memantau kemana saja mereka pergi. Kalau (misalnya) ke (lokalisasi) Dolly ya ketahuan (dan dihukum). Semua gampang saja dengan teknologi," sambungnya.

Gubernur Akpol Irjen Eko Hadi S menambahkan ada 160 kamera yang terpasang di sejumlah titik strategis di akademi yang terletak di kawasan Candi, Semarang itu.

"Sekarang jangan berani-berani main kekerasan. Kita semua bisa pantau bahkan online dari Ipad," tegasnya.

Kekerasan menonjol yang terjadi di Akpol, antara lain, terjadi pada November 2011 saat Dimas Prabowo Sulistiyo mengaku telah dianiaya oleh seniornya di Akpol. Akibatnya Dimas mengalami luka dan separuh badannya lumpuh. Hampir dua bulan Dimas harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Sebagai gambaran, saat ini ada 1.027 taruna dan 300 taruni yang menempuh pendidikan di Akpol.

Selain itu SIAK juga dilengkapi dengan sistem e-library untuk mengakses buku jurnal dan sumber kepolosian, sistem e-learning jarak jauh, sistem informasi bagi orang tua siswa untuk mengikuti perkembangan anak mereka selama pendidikan, dan jaringan alumni.

Yang lainnya adalah sistem informasi dokumen, sistem informasi kendaraan dan perbengkelan, sistem pergudangan, dan sistem infomasi komando.

Sedangkan flat taruna dan taruni yang baru diresmikan bernilai Rp 46 miliar. Flat ini dibangun sedemikian rupa untuk mengeleminir campurnya taruna dan taruni.

Menciptakan Budaya Antikorupsi

Dibentuknya Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau lembaga baru yang dianggap lebih sakti sekalipun tidak akan begitu saja melenyapkan perilaku korup di negeri ini. Meskipun dapat dikatakan sebagai langkah maju, tidak otomatis kedua lembaga itu dapat menghilangkan korupsi.

Mengapa? Sebab, korupsi sudah mendarah daging di masyarakat kita. Bukan hanya di kalangan pejabat dan birokrat, korupsi sudah membudaya. Apa artinya membudaya? Budaya kok korupsi? Itulah bahayanya, korupsi sudah akut dan nyaris menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Karena sudah membudaya, tindakan dan perilaku korup dalam banyak hal sering dimaklumi.

Maka, pendekatan yang digunakan dalam memberantas korupsi tidak bisa semata struktural. Bolehlah KPK diberi kewenangan lebih untuk menindak koruptor, demikian juga dengan Timtastipikor. Kalau perlu, caturwangsa, polisi, hakim, jaksa, dan pengacara juga difungsikan secara sistemik ke arah pemberantasan korupsi itu. Tapi kalau korupsi dibiarkan membudaya, penjaralah yang penuh, bukan korupsinya yang terberantas.

Pendekatan kultural diperlukan untuk menciptakan kesadaran masyarakat, tanpa kecuali, untuk tidak melakukan korupsi. Kesadaran itu diperlukan agar muncul pernyataan dan tekad bersama untuk meninggalkan budaya korup tersebut. Korupsi yang sudah menjadi budaya itu harus dirombak secara fundamental untuk menjadi budaya yang jujur, terbuka, dan transparan.

Muara korupsi sebenarnya ada pada persoalan moral. Moralitas yang berinspirasi dari sumber nilai dan ajaran mana pun sudah jelas tidak membenarkan korupsi.

Hampir semua agama dan institusi yang mengajarkan kebajikan mengharamkan korupsi dalam segala bentuk. Pada tataran ini persoalan sebenarnya sudah selesai. Yakni, tidak ada legitimasi sedikit pun bagi seseorang -secara moral- untuk melakukan korupsi. Pendeknya, korupsi itu haram dan dilarang.

Namun pada level praktis, kenyataannya tidak demikian. Apa yang diyakini sebagai hal haram dan terlarang masih sering dilakukan dan terus direproduksi, termasuk korupsi.

Itulah paradoks dalam masyarakat kita bahwa antara yang diajarkan dan diyakini berbeda seratus delapan puluh derajat dengan apa yang dikerjakan dan dilakoni. Kalau begitu, kesadaran pun tidak cukup jika tidak sampai pada tataran perilaku.

Pengetahuan dan pemahaman yang benar tidak selalu melahirkan tindakan yang benar. Pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang pernyataan bahwa korupsi itu tidak dapat dibenarkan tidak begitu saja menjadikan orang tidak melakukan tindakan tidak benar itu. Di sinilah, struktur dan lembaga yang berwenang dalam pemberantasan korupsi mengambil perannya. Mengawal kesadaran yang benar menjadi perilaku yang benar.

Artinya, KPK dan Timtastipikor, juga lembaga lain, akan bisa bergerak lebih efektif bila didukung adanya kesadaran masyarakat -sebagai objek yang akan ditindak- untuk tidak melakukan korupsi. Namun pada saat yang sama, kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan korupsi itu juga banyak dipengaruhi sistem yang memang tidak memungkinkan atau memberikan sanksi kepada mereka bila kedapatan melakukan tindak pidana korupsi.

Bila negara dan pemerintah yang menciptakan sistem itu, lalu siapa yang seharusnya menciptakan kesadaran dan budaya antikorupsi? Kalau mengacu pada strategi yang diajarkan dai kondang Aa Gym, mulailah dari diri sendiri. Masyarakat dan warga bangsa Indonesia ini merupakan individu-individu merdeka dan otonom untuk menentukan apa yang ingin dikerjakan.

Namun, sebenarnya mereka tidak memiliki kebebasan penuh karena terikat norma dan aturan. Sebelum sampai pada adanya pemberian tindakan dan sanksi, diri mereka sendirilah yang sebenarnya menentukan pilihan, apakah mau korupsi atau tidak. Jadi, kesadaran itu pada dasarnya bermula dari diri sendiri, tentunya setelah menerima input dan referensi dari berbagai pihak.

Tapi tidak cukup dengan itu, faktor lingkungan sangat mempengaruhi. Lingkungan lebih mempunyai kecenderungan untuk membentuk kepribadian seseorang. Asumsinya, seseorang akan berperilaku baik kalau berada di lingkungan yang baik. Orang tidak akan melakukan korupsi, atau minimal ada keengganan, bila dia berada dalam lingkungan yang menjauhi perilaku korup.(Nurul Huda, ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Jakarta Pusat)